Pengendalian Emisi Gas Buang Perkotaan
Pencemaran Udara
Advokasi penerapan standar Euro 4/6 secara penuh untuk menurunkan emisi beracun.
Baca Analisis →
Ulasan mendalam mengenai urgensi percepatan regulasi bahan bakar rendah sulfur (10 ppm) guna menekan lonjakan partikulat halus PM2.5 di wilayah perkotaan.
Komite Penghapusan Bensin Bertimbel secara konsisten mendorong pengetatan standar emisi dan penerapan bahan bakar bersih berbasis standar internasional.
Mulai Eksplorasi ↓
KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) adalah Organisasi Non-Pemerintah (LSM) berbadan hukum Yayasan yang berdedikasi mencapai emisi nol bersih (net-zero emissions / emission neutrality for sustainability). KPBB berfokus pada peningkatan kualitas udara perkotaan serta penerapan pembangunan dan industri ramah lingkungan di seluruh Indonesia.
“Mewujudkan Udara Bersih, Aktivitas Bebas Emisi, dan Lingkungan Hidup yang Layak Huni”
| Bentuk Hukum | Yayasan |
| Nama Lembaga | Yayasan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) |
| Berdiri | 07 Oktober 1996 |
| Akta Notaris | No. 22/2010 (10 April 2010), Notaris Rosita Siagian, SH |
| Pengesahan | SK Kemenkumham RI No. AHU-1542.AH.01.04.Tahun 2013 |
| NPWP | 02.881.637.9-076.000 |
Koordinasi program lisensi, kolaborasi institusional, dan kemitraan jaringan kerja.
Pengawasan dan pelaksanaan gugatan hukum (Citizen Lawsuit), reformasi regulasi BBM, dan standar emisi.
Riset inventarisasi emisi, kajian kualitas udara, serta analisis dampak ekonomi-kesehatan.
Setidaknya sudah 13 tahun ini, perjuangan menuju LCEV atau sekarang NZEV menghadapi banyak tantangan. 13 yll di saat kita berjuang untuk mempromosikan LCEV, tiba-tiba ditabrak oleh industri otomotif yang masih ingin mempertahankan kendaraan BBM dengan LCGC...
Lihat Selengkapnya →
Penyediaan bahan bakar bersih bukan hanya persoalan teknis otomotif, melainkan intervensi kesehatan publik yang mendesak.
Baca Selengkapnya →
Policy paper on A Nat'l Flagship Program on Electric Vehicle Triggering a Strategic Things of e-2-3 Wheelers, then adopted with several revision to be academic paper toward “Vehicular Carbon Standard: Feebate/Rebate Fiscal Policy Based on Carbon Level to Accelerate BEV Deployment”. The document is utilized to guide related stakeholder to understanding toward the problem of emission whatever GHGs as well as local air pollution, then led them to define and establish related regulation depend on their role and authority. Minister of Domestic Affair for instant, they establish toward Annual Tax and Transfer Fee Exception for Battery Electric Vehicle (BEV), while Minister of Finance establish regulation toward VAT (Value Added Tax) deduction for BEV, with condition the VAT would be deducted by 10% for BEV with at least 40% of local content, and 6% for BEV with at least 20% local content. Minister of Industry also established regulation toward the incentive for e-2-3 wheeler by tax deduction with total up to Rp 7 million/unit, while Minister of Energy and Mineral Resources established similar regulation for e-2-3-wheelers conversion (retrofitting). Minister of Transport also just regulated toward e-2-wheeler conversion (retrofitting) to guide the conversion process which fulfill the national standard, especially on safety aspect. Ministry of Environment and Forestry emphasizes toward battery recycling properly according to the Minister of Environment and Forestry decree No 6/2021 toward the Hazardous Waste Management and Processing. Minister of Energy and Mineral Resources also regulates toward Provision of Electricity Charging Infrastructure for BEV.
Lihat Selengkapnya →
